Mokapog – Komisi Penyeleksian Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) sudah memutuskan Penyeleksian Umum (Pemilu) untuk Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan presiden 2024 akan diadakan pada 14 Februari 2024. Ajang itu bersamaan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) untuk pilih anggota DPR RI, anggota DPRD propinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD RI.
Di tahun yang serupa, diadakan Penyeleksian Kepala Wilayah atau Pemilihan kepala daerah 2024 untuk pilih gubernur, bupati, dan wali kota serempak, persisnya pada 27 November. Proses registrasi atau kampanye masih diawali tahun depannya, tetapi hoax berkaitan politik elektoral dan Calon presiden sudah ada di sosial media.
Bermacam cerita
2 tahun saat sebelum Pemilihan presiden dan Pemilihan kepala daerah 2024 diadakan, tetapi telah banyak hoax politik yang tersebar di sosial media. Hoax itu serang beberapa figure yang diprediksikan akan maju sebagai capres dalam Pemilihan presiden 2024, satu diantaranya ialah Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo.
Sebuah video diupload di basis Facebook tertanggal 4 Juni 2002, dengan judul yang mengatakan Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo keluar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Tetapi pada video itu, tidak satu juga orang yang menjelaskan Ganjar keluar partai dengan logo kepala banteng itu.
Dari pencarian Mokapog.com, content itu termasuk hoax, yang dapat dibaca secara lengkap di sini. Video berkaitan Ganjar kembali diupload account Facebook lain tertanggal 12 Juni 2022, atau sekitaran seminggu sesudah penguploadan video hoax yang menjelaskan ia keluar PDI-P.
Ini kali video dengan judul Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kabarkan Ganjar sebagai calon presiden partainya. Video mempunyai skema yang serupa. Claim palsu dipasangkan dalam judul dan info. Sementara dalam video tidak ada pengakuan itu. Secara lengkap berkaitan video hoax Megawati umumkan Ganjar sebagai Calon presiden partainya dapat dibaca di sini.
Dikutip dari Mokapog.com, beberapa hoax berkaitan penyalonan presiden sudah ada sepanjang bulan Mei dan Juni 2022. Sesudah dijelajahi info yang menyebar itu bisa dibuktikan salah atau hoax. Hoax dengan beragam cerita itu mencatut nama Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Siapa bermain?
Pemerhati Politik Kampus Al Azhar Ujang Komarudin menjelaskan, praktek politik elektoral yang dilihatnya sejauh ini di Indonesia ialah membuat citra diri kita atau yang disokongnya, dan jadi memperburuk citra musuh. Dua cara itu dapat dilaksanakan politikus secara bergerombol atau pribadi, secara terbuka atau lajur belakang terhitung memakai buzzer.
Langkah jadi memperburuk citra musuh secara terbuka umumnya dengan mengomentari atau serangnya secara verbal untuk tingkatkan pemahaman negatif warga kepadanya. Sementara langkah diam-diam dilaksanakan dengan menebarkan info hoax dan ajaran kedengkian untuk munculkan atau tingkatkan citra jelek musuh. Nach, dalam kerangka membusuk-busukkan musuh berikut yang sebenarnya tumbuhkan, memperbesar, pemicu hoax: berperannya buzzer, kata Ujang lewat telephone, Selasa (21/6/2022).
Ia menjelaskan, pimpinan partai dan masing-masing calon sudah tanda-tangani kesepakatan kredibilitas dengan KPU, salah satunya dengan tidak memakai hoax dalam berkampanye. Tetapi, kenyataannya kampanye hitam yang memakai ajaran kedengkian dan hoax terus terjadi, bahkan juga saat sebelum masuk tahun politik.
Hal tersebut membuat faksinya menyangsikan loyalitas antihoaks dari beberapa elite politik dan partai, dengan kecondongan mereka yang sama-sama serang. Ujang menjelaskan elite-elite politik berikut yang selanjutnya bermain dengan info, dengan membuat team buzzer untuk memanipulasi bukti untuk menangnya.
Maka dari itu loyalitas antihoaks itu kita ragukan, dari beberapa elite itu. Karena mereka, ya biasa, lempar batu bersembunyi tangan, diberi tanda tangan kesepakatan itu, tetapi ketika yang juga sama lakukan penebaran hoax lewat pasukan-pasukan cyber-nya itu, sebut Ujang. Jika saya menyaksikannya semacam itu, kenyataannya di PDI-P kan telah ada (hoax yang serang partai), lalu banyaklah saat ini mulai ada, katanya.
Susah diatasi secara hukum
Awalnya, Pemerhati Politik Kampus Paramadina Hendri Satrio menjelaskan, sangkaan produksi hoax oleh elite politik susah ditunjukkan secara hukum. Menurutnya, keinginan kurangi imbas hoax di proses demokrasi di Indonesia cuma dapat mengharap pada kualitas warga dalam mengurus info.
Ia menjelaskan, perlu memeriksa kembali info yang didapatkan menjadi langkah gampang untuk menghindar imbas jelek hoax. Disamping itu, memercayakan media resmi menurut dia menjadi satu diantara langkah gampang untuk menghindar hoax yang tersebar liar.
Kita pembelajaran warga agar tak lagi terjerat hoax, cek and recheck itu kan paling mudah . Maka jika menginginkan politikus atau pemain, itu sulit, karena kita susah memberikan bukti, kata Hendri lewat telephone, Senin (20/6/2022).