mokapog – Pengakuan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie yang menganjurkan mengambil pajak dari bagian judi online dicela netizen dan dinilai beberapa ahli.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menuturkan memajaki judi online sama berarti negara melegalkan dan memberikan sarana judi.
“Itu sama dengan seperti negara berjualan narkoba tetapi dipajakin, tidak ada perbedaannya” kata Bhima pada business BBC News Indonesia, Kamis (07/09).
Sementara netizen menyebutkan pengakuan Menteri Budi Arie seperti jadi wakil cukong judi online berkat gak mendalami resikonya pada masyarakat.
Dikarenakan lantaran orang suka judi online ada yang ngotot kerjakan kejahatan penjarahan sampai pembunuhan.
Kenapa Menkominfo mau Legalkan Dan Pungut Pajak judi online?
Masukan memajaki judi online dijelaskan Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR berapa waktu lalu.
Dia berujar judi online termaksud kejahatan trans-nasional lantaran server webnya di luar negeri seperti Kamboja dan Filipina.
Meskipun demikian Kominfo bakal serius memberantas judi online, tangkisnya. Kendati, kait bekas ketua sukarelawan pro Jokowi itu ada faksi yang menganjurkan kepadanya buat memajaki judi online.
“Saya berunding dengan beberapa faksi omong, ‘ya telah dipajakin saja’. Dibikin jelas dipajakin, bila tidak kita pun kacau-balau…” singkap Budi Arie di DPR.
Budi Arie setelah itu menerangkan argumen dibalik masukan itu supaya uang dari Indonesia gak berlari ke negara lain. Dikarenakan, ia mengklaim, di negara ASEAN cuma Indonesia yang tak melegalkan judi.
“Saya bukan promotor. Coba kita ulas bersama, bila tidak duwit kita diambil beberapa negara itu,” tangkisnya pada peliput di Jakarta Convention Center (JCC).
Menteri Budi menaksir uang berlari ke luar negeri dari bisnis judi online capai Rp150 triliun dan nilainya bertambah besar tiap-tiap tahun.
Itu kenapa tampil masukan dari beberapa faksi padanya supaya memajaki judi online. Dengan demikian negara tak dirugikan dan beberapa anak dapat diproteksi, Budi mengklaim. Ia juga mengira ada group tertentu di negara yang lain memakai kampanye anti-judi di Indonesia.
“Masak selaku bangsa bodoh sekali sich. Jangan-jangan ada proxy-proxy dari negara yang lain suruh kita buat anti judi di sini, duitnya ke negara tersebut.”
“Kita harus seperti kenyataan selaku bangsa…” tambahnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengutarakan banyak faksi menganjurkan supaya judi online dapat mengenai pajak. Menurut dia, cuma Indonesia yang tak melegalkan judi pada beberapa negara ASEAN yang lain.
“Kita salah satu negara di ASEAN yang abu-abu, sedangkan kejahatan perbuatan judi online ini pintasi batasan, negosiasional. Bila kita seperti ini lagi, tidak terang, negara ASEAN yang lain legal, bagaimana yang terdapat kita rugi,” kata Budi waktu konferensi kerja dengan Komisi I DPR RI.
“Lantaran dialog banyak faksi omong, ya telah dipajakin saja, dibikin jelas dipajakin. Bila tidak, kita kacau-balau. Cuman saya tidak dalam posisi itu,” susulnya.
Apa mengambil pajak dari judi online jalan keluar?
Ekonom yang Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menuturkan memajaki judi online atau juga melegalkan judi sama seperti yang dianjurkan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie bukan jalan keluar yang benar buat memberantas judi online ilegal.
Lantaran menurut dia, judi online ilegal selalu ada dan beberapa orang kelas bawah bakal berganti ke judi online ilegal lantaran bebas pajak.
Untuk Bhima masukan Menteri Budi Arie itu selaku tidak mampunya menanggulangi permasalahan judi online berkat biarpun udah memblok 840.000 situs judi online tetapi tetap tampil.
Bareskrim Polri dulunya pernah menyingkap server judi online di Indonesia bekerja di luar negeri seperti Kamboja dan Filipina.
Maka hingga saat ini polisi cuma dapat tangkap beberapa ratus orang yang terbagi dalam bandar, pemain dan pengurus situs.
“Maka jangan hingga ketidakberhasilannya menanggulangi judi online ini pada akhirnya jadi apologi atau pembelaan dan malahan melegalkan,” kata Bhima pada BBC News Indonesia, Kamis (07/09).
Menurutnya judi online yang telah jadi kejahatan pintasi negara harus diselesaikan merengkuh negara lain.
Semisalnya secara tergabung dalam FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing) atau komunitas internasional yang menanggulangi kejahatan dibidang keuangan seperti pencucian uang, permodalan terorisme dan kesibukan kriminil antar-negara yang lain.
Dengan jadi anggota FATF, kata Bhima, Indonesia dapat lacak sumber uang dari judi online yang mengucur keluar negeri.
Dikarenakan ia mempercayai judi slots sama seperti yang terkenal di Indonesia pun tidak diperbolehkan di beberapa negara lain.
Sayang, tambah Bhima, Indonesia salah satu negara anggota G-20 yang sebelumnya jadi anggota FATF.
“Bila masuk segera bisa tracing uang judi online itu ke mana. Lantaran kendati ada negara yang mengizinkan judi seperti Hong Kong, tetapi bila ada basis yang cari uang dengan eskpor judi ke Indonesia itu tidak bisa.”
“Tinggal bicara ke negara itu buat ditindak.”
“Sejauh ini kerja sama kita pada tingkat luar negeri bagaimana? Payahlah.”
Bekas Menteri Susi Pudjiastuti Sarankan Membuka Casino
Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, memberi respon hal itu. Dalam akun X atau Twitter, Susi menganjurkan supaya sekaligus dibuat tempat judi casino dan berikut ini yang harusnya dipajaki. Dikarenakan menurut dia, pelanggan casino banyak orang kaya, sedangkan judi online banyak rakyat kelompok bawah.
“Mengapa bukan Kasino saja yang dibuat dipajaki, customernya kelompok atas. Judi online yang mengenai banyak rakyat kelompok bawah. Bikin kelompok ini jadi tambah miskin. Kehilangan harta dan benda yang mereka sedikit punyai,” kata Susi.
Akan halnya sampai sekarang ini semua wujud judi tidak diperbolehkan di Indonesia. Masalah ini sama dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengenai Penertiban Judi.
Menkominfo dalam pertemuan dengan Komisi I DPR menuturkan, Kominfo tak ingin menjadi promotor akreditasi judi online. Langkah lain buat memberantasnya dipikir. “Ini kan menjadi dialog kita bersama cuman saya omong saya tak ingin menjadi promotor akreditasi judi. Bila kalian punyai opini silahkan,” ujarnya.
“Negara pikir serius mengenai kasus judi online ini,” tutup ia.
Apa untung dan rugi judi online dilegalkan?
Bhima Yudhistira memandang tidaklah ada yang diuntungkan dari melegalkan judi atau judi online.
Untuk rakyat kelas bawah, ujarnya, judi online cuma mengakibatkan perbuatan kriminalitas, turunkan daya produksi, dan selanjutnya teperdaya pinjol ilegal.
Dia menerangkan di saat satu orang telah kencanduan judi online karenanya orang itu bakal menaruhkan seluruhnya uang yang dipunyainya tanpa tersisa.
Dan waktu uangnya habis, karenanya orang itu bakal kerjakan semua langkah buat penuhi rasa kecandunnya, seumpama pinjam uang melalui pinjol.
Akan tetapi lantaran orang itu lagi merasakan kekalahan, mereka pada akhirnya persoalan bayar pinjol.
“Berikut ini yang terakhir terjadi credit macet di pinjol,” kata Bhima pada BBC News Indonesia, Kamis (07/09).
Ini lantaran modus operasi pinjol ilegal dan judi online tidak jauh berbeda menurut Wewenang Jasa Keuangan (OJK).
Bila judi slots mengirim link program secara random dan masif pada beberapa ribu nomor telephone dengan impian ada korban yang memberi respon dan meng ikuti tips judi, karenanya pinjol berniat kerjakan penawaran ke beberapa ribu nomor telephone individu.
Ke-2 , kata Bhima, judi online cuma mengakibatkan tindakan kriminalitas mulai dengan penjarahan hingga pembunuhan.
Bab ini suatu akun yang memiliki nama @creepylogy_ hingga bikin kombinasi perbuatan kejahatan mempunyai motif judi online.
Sama seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung, di mana orang pemuda berumur 34 tahun membunuh wanita separuh baya lantaran mau pinjam uang.
Pasalnya pelaksana telah kalah judi dan tersangkut hutang.
Juga ada masalah orang remaja 15 tahuh membunuh temannya lantaran balik lagi tersangkut hutang karena suka judi online.
Yang gak kalah menakutkan orang cucu mengakhiri nyawa neneknya dan mengambil perhiasan korban buat membayar hutang karena kalah judi.
Dan juga ada orang anak yang sampai hati membunuh ibunya dan jual barang mempunyai nilai punya korban buat modal judi online dan beli narkotika.
Apa reaksi netizen?
Orang korban judi online yang gak pengin disebut namanya pun gak sepakat pemerintahan mengambil pajak dari judi online.
Berdasar pada kisahnya dan beberapa temannya, judi online nyaris nyata merambat ke perbuatan kriminil lain.
“Resikonya bahaya sekali, di lingkungan saya ada yang gadai motor, bersandiwara pinjam duwit Rp100.000 atau Rp50.000,” ujarnya.
“Itu duwit nyata buat deposit judi slots.”
Pada BBC News Indonesia, diakui dia dulunya pernah menggunakan uang nyaris Rp100 juta buat penuhi rasa ingin tahunya menang judi slots.
Saat ini selesai tobat dari judi online, diakui dia masih tetap ditawarkan hal yang persis sama dari nomor yang gak dikenali.
“Mulai dengan WhatsApp hingga telephone dari nomor Singapura, Kamboja nawarin melulu.”
“Tetapi tidak dulunya pernah saya ladenin. Telah dikunci nomor itu, kelak ada kembali nomor lain kontakn.”
Indonesia dulunya pernah legalkan judi?
Secara hukum pidana, judi merupakan tindak pidana dan tidak diperbolehkan oleh hukum Indonesia.
Pelaksana judi dituntut hukuman penjara amat lama 4 tahun atau pidana denda terbanyak Rp10 juta.
Pribadi buat kesibukan judi online di pasal 27 ayat 2 jo pasal 45 ayat 2 UU ITE teror pada pihak yang berniat menyalurkan atau bikin bisa dijangkaunya judi online diintimidasi pidana amat lama 6 tahun penjara atau denda terbesar Rp1 miliar.
Di masa Soeharto, kata Bhima Yudhistira, Indonesia dulunya pernah melegalkan satu diantara macam judi adalah SDSB atau bantuan pemurah hati sosial berhadiah yang berbentuk lotere yang nilainya saat itu selevel degan 2-3 kg beras.
Uang hasil dari lotere SDSB setelah itu digunakan buat pembangunan stadion olahraga.
Tetapi kata Bhima munculnya judi itu mengakibatkan masalah sampai protes dari beberapa kelompok lantaran korbannya dari lapisan masyarakat kecil.
Pasalnya ketertarikan penduduk kecil turut judi tinggi sekali. Sampai pada akhirnya judi SDSB itu disudahi di 1993.
Di sejumlah negara seperti Vietnam, susulnya, praktek judi yang dilegalkan beberapa berbentuk lotere. Tetapi judi slots yang meriah di Indonesia tidak diperbolehkan.